masyarakat telematika indonesia (mastel) mendukung keputusan pengadilan tata usaha negara jakarta yang menyatakan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan atas kerugian negara dan dihitung sebesar rp1,3 trilun, tidak sah atau cacat hukum.
kami bersyukur, menyambut gembira dan mengapreasi hakim ptun dan sudah memutuskan, dengan demikian daripada sana kami optimis kiranya perkara ini dapat kelar tidak banyak pelanggaran hukum, tutur eddy thoyib, direktur mastel indonesia di jakarta, kamis.
sebelumnya, rabu (1/2), hakim pengadilan tata usaha negara (ptun) jakarta telah menentukan, kiranya audit nilai kerugian rp1,3 trilun oleh bpkp cacat hukum.
hakim menilai, bpkp sudah melanggar uu no.20 tahun 1997 perihal penerimaan negara bukan pajak, sebab mengaudit indosat-im2, tanpa izin regulator.
Informasi Lainnya:
eddy harapkan keputusan ptun adalah pertimbangan majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor), agar indar atmanto selaku mantan direktur utama im2 yang dituding jaksa menggarap tindak pidana korupsi frekuensi 2,1 ghz ataupun 3g indosat-im2 dapat dibebaskan.
sementara tersebut, di sidang lanjutan dugaan korupsi frekuensi 3g indosat-im2 melalui terdakwa indar atmanto dalam pengadilan tipikor menghadirkan saksi ahli staf pengajar institut teknologi bandung (itb), agung harsoyo.
ia menerangkan secara teknis tenntang penyelenggara jaringan adalah indosat bukan im2. karena tersebut, pks indosat-im2 atas kerja sama penggunaan jaringan telah tidak keliru.
di dunia saat ini tak ada yang membeli perangkat sinkronisasi untuk frekuensi 2.1ghz. layanan aplikasi data daripada im2, serta layanan suara/sms dari indosat yang di saat bersamaan melewati frekuensi, bukan merupakan penggunaan frekuensi bersama, ujarnya.
dijelaskan, pks indosat-im2 adalah penggunaan jaringan telekomunikasi, bukan kebutuhan frekuensi bersama sebab untuk penggunaan frekuensi bersama mesti dibuktikan dan memenuhi syarat.
yakni, kehadiran perangkat pemancar dari dua serta lebih dinas komunikasi radio, mesti dibuktikan keberadaan pembedaan waktu, ataupun pembedaan objek wisata, atau pembedaan teknologi. harus banyak perangkat sinkronisasi, dan banyak dokumentasi teknis yg mengajarkan bagaimana penggunaan frekuensi bersama dilakukan.
frekuensi bersama tak dapat terjadi di hanya Satu dinas komunikasi radio serta serta tidak mengikuti definisi pasal 15 pp. 53. dan, tak banyak cara lain yang dapat diselenggarakan agar penggunaan frekuensi bersama selain dari pembedaan waktu, objek wisata dan teknologi, ujarnya.
sementara tersebut, luhut mp pangaribuan, kuasa hukum indar atmanto, menyatakan lega dengar keterangan saksi-saksi dan diundang. ia optimis, hakim tipikor mulai memahami persoalan teknis pks indosat-im2, serta harapkan bijaksana memberikan putusan bebas dalam terdakwa.